Rupanya Bupati Jembrana, I Gede Winasa gerah juga dengan kinerja para aparat desa yang belum berjalan maksimal. Akibatnya, Winasa mengancam menunda pembayaran nafkah para kelian dinas (kedis) maupun kepala lingkungan (kaling) jika pelayanannya dianggap tidak maksimal. Hal tersebut diungkapkan Winasa saat melakukan kunjungan kerja di Desa Berangbang, Negara serangkaian dengan kunjungan kerja ke desa/kelurahan se Kecamatan Negara, Senin (22/6).
Ancaman Winasa tersebut akan segera direalisasikan jika pihaknya menerima laporan kalau kedis dan kaling terlambat menyampaikan laporan. “Sekarang berbeda dengan dulu, kalau dulu laporannya bisa dikirim kapan saja. Itupun kalau sempat bikinnya,” tandas Winasa. Saat ini, lanjutnya, pola tersebut harus tidak dilakukan lagi karena terlambatnya laporan dari kedis dan kaling berarti akan menghambat proses pelaksanaan pembangunan. “Kalau telat nyetor laporan berarti ancaman gajinya tidak bisa dicairkan. Kapan laporan tersebut diterima, saat itulah gajinya baru bisa dicairkan,” ancamnya. Selain terkait laporan bulanan yang harus disetorkan tepat waktu, Winasa juga mengharapkan bantuan kedis dan kaling untuk memberikan penjelasan kepada warganya terkait pembuatan KTP dan KK SIAK sehingga bisa segera dituntaskan. Menurut Winasa, input KK SIAK ini harus diselesaikan dalam waktu dekat karena hal tersebut merupakan basis data kependudukan yang akan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. “SIAK harus diselesaikan dalam waktu dekat ini,” tandasnya. Secara umum Winasa menerima laporan kalau desa/kelurahan se Kecamatan Negara sudah menyelesaikan input data untuk KK SIAK
Selain mengecek kinerja aparat desa, Winasa juga mencermati proses pelayanan yang dilakukan oleh aparat desa. “Titik fokus pelayanan masyarakat di desa ada pada kaur (kepala urusan,red). Jadi kaur merupakan ujung tombak pelayanan,” ujar Winasa ketika mengunjungi Kantor Perbekel Banyubiru. Sementara di Kantor Perbekel Baluk, Winasa mengungkapkan kalau J-Net dipasang bukan untuk gengsi-gengsian namun harus dimanfaatkan secara maksimal. “J-Net pemanfaatannya harus dimaksimalkan biar tidak rugi,” ujarnya. Terkait pemanfaatan J-Net, Winasa menerima laporan dari Perbekel Desa Baluk, I Ketut Suasana, kalau pihaknya masih kesulitan meng-update mapping posdayandu lantaran format mapping tidak bisa dirubah oleh pihak desa. “Perubahan tempat tinggal penduduk kan bisa sewaktu-waktu sedangkan format mapping tidak bisa kami rubah. Kami harus menunggu operator dari kantor kabupaten,” ujar Suasana. Mendengar keluhan tersebut, Winasa berjanji akan memerintahkan staf yang menangani untuk segera melakukan perbaikan sistem sehingga memudahkan staf desa meng-up date data.
Sementara di Kantor Perbekel Cupel, Winasa menerima keluhan terkait adanya sebagian masyarakat Dusun Munduk Asem yang rumahnya tertimpa musibah abrasi. “Masih ada sejumlah KK (kepala keluarga,red) warga Munduk Asem yang masih kesulitan perumahan akibat terkena musibah abrasi. Untuk itu kami mohon bantuan Bapak Bupati untuk penanganannya,” keluh Perbekel Cupel, Hasanuddin. Menanggapi keluhan tersebut, Winasa berjanji akan menganggarkannya dalam APBD Perubahan. “Kita catat dulu, nanti akan dianggarkan dalam APBD Perubahan,” tandas Winasa. (Gede Yasa/Humas Jembrana)
Ancaman Winasa tersebut akan segera direalisasikan jika pihaknya menerima laporan kalau kedis dan kaling terlambat menyampaikan laporan. “Sekarang berbeda dengan dulu, kalau dulu laporannya bisa dikirim kapan saja. Itupun kalau sempat bikinnya,” tandas Winasa. Saat ini, lanjutnya, pola tersebut harus tidak dilakukan lagi karena terlambatnya laporan dari kedis dan kaling berarti akan menghambat proses pelaksanaan pembangunan. “Kalau telat nyetor laporan berarti ancaman gajinya tidak bisa dicairkan. Kapan laporan tersebut diterima, saat itulah gajinya baru bisa dicairkan,” ancamnya. Selain terkait laporan bulanan yang harus disetorkan tepat waktu, Winasa juga mengharapkan bantuan kedis dan kaling untuk memberikan penjelasan kepada warganya terkait pembuatan KTP dan KK SIAK sehingga bisa segera dituntaskan. Menurut Winasa, input KK SIAK ini harus diselesaikan dalam waktu dekat karena hal tersebut merupakan basis data kependudukan yang akan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. “SIAK harus diselesaikan dalam waktu dekat ini,” tandasnya. Secara umum Winasa menerima laporan kalau desa/kelurahan se Kecamatan Negara sudah menyelesaikan input data untuk KK SIAK
Selain mengecek kinerja aparat desa, Winasa juga mencermati proses pelayanan yang dilakukan oleh aparat desa. “Titik fokus pelayanan masyarakat di desa ada pada kaur (kepala urusan,red). Jadi kaur merupakan ujung tombak pelayanan,” ujar Winasa ketika mengunjungi Kantor Perbekel Banyubiru. Sementara di Kantor Perbekel Baluk, Winasa mengungkapkan kalau J-Net dipasang bukan untuk gengsi-gengsian namun harus dimanfaatkan secara maksimal. “J-Net pemanfaatannya harus dimaksimalkan biar tidak rugi,” ujarnya. Terkait pemanfaatan J-Net, Winasa menerima laporan dari Perbekel Desa Baluk, I Ketut Suasana, kalau pihaknya masih kesulitan meng-update mapping posdayandu lantaran format mapping tidak bisa dirubah oleh pihak desa. “Perubahan tempat tinggal penduduk kan bisa sewaktu-waktu sedangkan format mapping tidak bisa kami rubah. Kami harus menunggu operator dari kantor kabupaten,” ujar Suasana. Mendengar keluhan tersebut, Winasa berjanji akan memerintahkan staf yang menangani untuk segera melakukan perbaikan sistem sehingga memudahkan staf desa meng-up date data.
Sementara di Kantor Perbekel Cupel, Winasa menerima keluhan terkait adanya sebagian masyarakat Dusun Munduk Asem yang rumahnya tertimpa musibah abrasi. “Masih ada sejumlah KK (kepala keluarga,red) warga Munduk Asem yang masih kesulitan perumahan akibat terkena musibah abrasi. Untuk itu kami mohon bantuan Bapak Bupati untuk penanganannya,” keluh Perbekel Cupel, Hasanuddin. Menanggapi keluhan tersebut, Winasa berjanji akan menganggarkannya dalam APBD Perubahan. “Kita catat dulu, nanti akan dianggarkan dalam APBD Perubahan,” tandas Winasa. (Gede Yasa/Humas Jembrana)
